PEMBANGUNAN TERINTEGRATIF MELALUI DATA GEOSPASIAL

Kebijakan pembangunan yang berlangsung selama ini ternyata banyak kelemahannya. Terutama dalam nilai manfaat pembangunan yang tidak optimal. Itu disebabkan pembangunan yang dilaksanakan tidak terintegratif.

“Presiden Jokowi saat kunjungan ke Aceh mendatangi bendungan yang besar dan hebat. Tetapi manfaatnya tidak optimal. Karena sawah dan daerah yang membutuhkan bendungan itu berada jauh sekali dari lokasi bendungan,” ujar Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Hasanudin Zainal Abidin saat memberikan kuliah umum bertema Pemanfaatan Informasi Geospasial dalam Pembangunan Infrastruktur di kampus UMB, Jakarta, Kamis (16/11/17).

Kenyataan itu, sambung dia juga terjadi pada daerah lain, seperti pembangunan pelabuhan ikan yang tidak diikuti pembangunan jalan. Akibatnya pelabuhan ikan menjadi tidak optimal pemanfaatan bagi masyarakat.

Kejadian tersebut, menurut dia merupakan fakta yang menunjukan kegiatan pembangunan tidak berdasarkan data geospasial. Sehingga berjalan sendiri-sendiri tanpa berbasiskan data secara lengkap terhadap kegiatan pembangunan lainnya.

“Pemerintah tengah menuju arah penggunaan satu data. Agar pembangunan tidak lagi kehilangan manfaat optimalnya,” terangnya.

Terkait itulah dia menilai perlu menggandeng banyak pihak dalam upaya melengkapi data geospasial. Tidak hanya dari data instansi pemerintah yang sudah tersedia. Tetapi juga informasi lain yang merupakan hal penting, seperti data kekayaan alam, garis pantai, perairan laut dan sebagainya.

Prof. Hasanudin juga menambahkan saat ini Badan Informasi Geospasial sedang mengintegrasikan 85 tema peta. Puluhan peta tersebut berasal dari Kementrian dan Lembaga daerah. Peta itu akan diintegrasikan yang nantinya dapat dipakai oleh pemerintah dan lembaga manapun. (penulis: Afifah Putri Nadiyah/ editor: Riko Noviantoro /Biro Sekretariat Universitas dan Hubungan masyarakat / www.mercubuana.ac.id / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )