Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call For Paper dengan mengusung tema “Komunikasi dan Permasalahan Korupsi di Indonesia”, Sabtu, 7 Juli 2012, bertempat di Aula Rektorat Lt. 2 Kampus Universitas Mercu Buana Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Seminar nasional yang melibatkan banyak praktisi anti korupsi, mulai dari KPK, PPATK dan sejumlah akademisi yang akan menyumbangkan pemikiran bagaimana memberantas kejahatan korupsi dari perspektif komunikasi, dihadiri oleh 250 peserta (mahasiswa & umum) dari berbagai kota. Dimana pembicara yang hadir dalam seminar tersebut adalah Johan Budi, SP dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Prof.Dr. Bachtiar Ali (Pakar Komunikasi Politik), Fithriyadi,SH,MH (Ketua Kelompok Regulasi Direkorat Hukum dan Regulasi PPATK) dan Wijayanto (Penggiat Anti Korupsi). Hadir sebagai Keynote Speaker dalam seminar tersebut adalah Ir. Iskandar Hasan M.Ec (Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi).

Korupsi telah merasuk ke dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan kementerian agama yang diharapkan menjadi benteng terakhir memberantas korupsi melalui gerakan moral pun tak luput dari praktik korupsi. Situasi tersebut menurut Ketua Pelaksana Seminar, Nace Permana, telah menunjukkan bahwa korupsi bagi masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Namun telah dianggap sebagai kegiatan yang low risk dan high revenue, sehingga banyak orang yang rela terlibat dan menikmatinya, bahkan ada yang menganggapnya telah menjadi budaya. Ironinya, tidak semua masyarakat memiliki makna yang sama terhadap kejahatan korupsi. Buktinya, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2011 hanya menempati peringkat ke-100 dari 183 negara yang disurvei dengan skor CPI sebesar 3, untuk kawasan Asia Tenggara, cetus Nace.

Jika dibiarkan, maka bukan tidak mungkin posisi Indonesia bakal melorot keperingkat paling buncit atau negara yang menjadi jawara dalam melakukan kegiatan korupsi. Sebagai wujud kekhawatiran tersebut, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana tergerak untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan korupsi melalui kegiatan seminar dengan tema “Komunikasi dan Permasalahan Korupsi di Indonesia”. Sejarah menunjukkan, kampus selalu menjadi simbol perlawanan, tanpa terkecuali terhadap kejahatan korupsi, meskipun belakangan kampus pun tak luput dari jerat kejahatan korupsi, yang melibatkan Angelina Sondakh dan beberapa kampus yang dijeratnya seperti diberitakan beberapa media. Tetapi hal itu tak menyurutkan semangat perlawanan civitas akademik Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana untuk memberantas kejahatan korupsi melalui kampus. jelas Nace lagi

Sementara itu, Kaprodi Magister Komunikasi DR. Farid Hamid (Penanggung Jawab Acara) menyebutkan pentingnya peran komunikasi pada proses kegiatan korupsi hingga menjadi budaya. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang menganggap kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang low risk dan high revenue. Idealnya dalam proses komunikasi yang terjadi, setiap orang akan memaknai kegiatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang high risk dan low revenue dan bukan sebaliknya. Sehingga pelaku korupsi bisa merasakan sanksi sosial akibat kejahatan korupsi yang dilakukannya.

Ir. Iskandar Hasan M.Ec (Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi), membawakan materi Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi dan Membangun Masyarakat Anti Korupsi. Dijelaskan bahwa Kondisi Indonesia terdapat Tiga masalah besar dalam pembangunan yakni birokrasi, korupsi dan infrastruktur. Dipaparkan juga potret birokrasi Indonesia, sasaran dan target PRJMN terkait dengan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasannya, aksi pencegahan dan pemberantasan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, program percepatan reformasi birokrasi dimana menciptakan birokrasi bersih, kompeten dan melayani yakni bersih dari KKN dan politisasi, kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.

Fithriadi Muslim, S.H, M. (Ketua Kelompok Regulasi Direkorat Hukum dan Regulasi PPATK - Pusat Pelaporan dan Analissi Transaksi Keuangan) memberikan presentasi dengan judul Peran PPATK Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia. Dalam presentasi tersebut dijelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup kendala pengungkapan tindak pidana korupsi, paradigm baru dalam pemberantasan kejahatan dan mengapa perlu pendekatan AML. Kemudian dijelaskan juga mengenai kelembagaan PPATK, Memanfaatkan UU TPPU, Kerjasama dan diakhiri dengan penjelasan mengenai tipologi.

Wijayanto (Penggiat Anti Korupsi) membawakan presentasi mengenai Pendidikan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dalam presentasinya dijelaskan Korupsi sebuah Tantangan bagi Indonesia. Selama 8 tahun terakhir, IPK Indonesia menunjukkan perbaikan yang paling mengesankan di kawasan. Berbagai survey menunjukkan sekitar 40% rakyat Indonesia percaya dengan efektifitas penanganan kasus korupsi. Serta membahas Pendekatan Pemberantasan Korupsi, Komponen Pemberantasan Korupsi, Peran Penting Pendidikan, Methodology, Kunci Sukses Diperlukan metode pendidikan yang tepat untuk memperoleh hasil terbaik.

Prof.DR.Bachtiar Aly, MA membawakan materi Komunikasi Politik. Dalam presentasi beliau dipaparkan mengenai Makna Komunikasi Politik, Hakekat Demokrasi, Paradigma Baru, dan Gaya Kepemimpinan.
Johan Budi SP (Komisi Pemberantasan Korupsi) memberikan presentasi dengan judul Kita Semua Bisa Memberantas Korupsi, Kondisi Indonesia mencakup Listrik, Energi, Kesehatan, Air, dan Kerusakan Alam. Potret pengangguran di Indonesia, potret hutang di Indonesia, dasar hukum Indonesia, ruang lingkup UNCAC, penerapan UNCAC, Dasar Hukum Nasional, pencegahan dan pemberantasan korupsi, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2012, Peta Korupsi Belanja Negara, Peta Korupsi Keuangan Daerah, peta korupsi penerimaan anggaran, Perbedaan Suap Pemerasan dan Gratifikasi, tugas KPK, Penanganan Kasus Korupsi KPK, Penyelamatan Potensi Kerugian Negara 2011, Korupsi dan Pencucian Uang, Presepsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Modus Pencucian Uang Terkait TPK, Kewenangan KPK dalam Penanganan Perkara TPPU, Membangun Rezim POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP), Rencana Strategis Penguatan Pemberantasan Korupsi serta Area Partisipasi Pemeberantasan Korupsi. Pada akhirnya siapa yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi? Apakah KPK/Kepolisian/Kejaksaan? Tidak! Penegak hukum turut berperan dalam pemberantasan korupsi namun mustahil dilakukan sendirian, Pemberantasan Korupsi merupakan tanggung jawab BERSAMA.
Dipaparkan juga Peran kampus dan masyarakat melakuan Pengawasan dalam Perancangan, Pelaksanaan, dan Penegakan Produk Hukum Aspirasi - UU - Aturan Pemerintah - Praktik (Birokrat/Regulator) - Vonis/Penegakan Hukum, Budgeting dan Realisasi APBN/D, Pusat Kajian Kebijakan Hukum, Pendidikan dan Kampanye Anti Korupsi.

Kemudian aktivitas Call For Paper pada pukul 14.00-16.00 WIB terbagi dalam 5 kelompok dimana presentasi di masing masing kelas membahas Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Ilmu Komunikasi. Kelas Etika Periklanan dan Gerakan Anti Korupsi. Kelas Profesionalisme dan Etika Public Relations Dalam Aksi Anti Korupsi. Kelas Pemberitaan Kasus Korupsi Dalam Media. Terkahir Kelas Media Massa dan Pemberantasan Korupsi. Selamat dan Sukses Magister Ilmu Komunikasi! (Biro Sekretariat Universitas & Humas / humas@mercubuana.ac.id)